Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI. Foto: Oji/nvl

Komisi IX DPR RI melakukan tugas dan fungsi pengawasan bidang kesehatan dengan menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 termasuk akses, distribusi dan ketersediaan vaksin di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Ditjen P2P Kemenkes RI, Ditjen Farmalkes Kemenkes RI, Digital Transformation Office Kemenkes RI, Kedeputian I Badan POM dan BPJS Kesehatan, dalam  dalam rangka pengawasan distribusi vaksin, di Kantor Gubernur NTB, Mataram, NTB, Kamis (9/9/2021).

“Kehadiran kami juga ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebijakan yang telah dan akan ditempuh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam masa pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Mendengar masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan distribusi vaksin Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat," ungkap Charles dalam sambutannya.

Politisi PDI-Perjuangan ini berharap dari hasil kunjungan kerja akan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditujukan kepada semua pihak agar distribusi vaksin COVID-19 untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19-19 terutama di NTB dapat dilakukan sesuai dengan target yang ditentukan.

“Pada intinya kami mendukung berbagai upaya percepatan vaksinasi oleh pemerintah daerah. Apalagi November nanti NTB akan menghelat ajang berkelas internasional World Superbike tentu diperlukan kerja sama semua pihak agar target vaksinasi 70 persen bisa tercapai," tandas legislator dapil DKI Jakarta ini.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengungkapkan, hingga 8 September 2021 capaian vaksinasi dosis I di NTB sudah mencapai sekitar 20 persen dari jumlah penduduk. Sementara targetnya 70 persen vaksinasi di NTB harus tercapai sebelum November 2021 sebagai salah satu syarat pelaksanaan ajang World Superbike.

“Ajang balap sepeda motor bergengsi itu akan berlangsung di Sirkuit Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika pada 12-14 November 2021. Masyarakat yang harus segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 adalah mereka yang bergerak di bidang pariwisata, jasa keuangan, dan pelayanan publik. Kami ingin meyakinkan semua sudah aman dan kita siap menyambut acara dunia itu," terang Zulkieflimansyah.

Ia menambahkan, kehadiran Komisi IX DPR RI untuk mendukung percepatan distribusi vaksin ke NTB tidak hanya dalam rangka mensukseskan persiapan perhelatan ajang World Superbike November 2021 namun juga sebagai upaya menciptakan zona hijau di NTB. Zulkieflimansyah berharap vaksinasi Covid-19 tuntas sebelum perhelatan World Superbike berlangsung. "World Superbike harus sukses. Jika tidak terselenggara, dendanya besar," pungkas Zulkieflimansyah.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Kepala kantor Kesehatan Pelabuhan II Mataram, BPJS Kesehatan Kanwil Banustra, Perwakilan Puskesmas, Balai Besar POM Mataram, Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Provinsi NTB.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dipimpin Wakil Ketua Charles Honoris dan diikuti Anggota Komisi IX DPR RI antara lain: Elva Hartati, Edy Wuryanto, I Ketut Kariyasa Adnyana dari PDI-Perjuangan, Yahya Zaini dan Delia Pratiwi Sitepu dari Partai Golkar, Sutan Adil Hendra dan Ruskati Ali Baal dari Partai Gerindra, Ratu Ngadu Bonu Wulla (Nasdem), Haruna (PKB), Hasan Saleh (Demokrat), Kurniasih Mufidayati (PKS). (oji/sf)